Pertanyakan Nasib, Pedagang Terminal Sungai Hitam Hearing dengan DPRD
Bangunan-bangunan yang biasanya digunakan pedagang terminal Sungai Hitam kini sudah rata dengan tanah. Menurut data yang berhasil dihimpun, terdapat 76 warung dimana 10 diantaranya merupakan warung remang-remang.
“Kami perwakilan pedagang kios kaki lima pedagang Sungai Hitam, itu meminta untuk penjelasan dari pemerintah Kota Bengkulu, kalau hari ini belum ada penjelasan, mereka ini adalah pedagang kecil, berhari-hari mencari makan dapat 20 sampai 30 ribu setiap hari, agar bangunan yang mereka dirikan dengan menggunakan uang sendiri tersebut dapat diganti, atau itu uang kerohiman atau uang ganti rugi,” ucap Fery Okta Trinanda, kuasa hukum pedagang Sungai Hitam.
Tentunya hal ini tidak menjadi masalah apabila Pemerintah menyediakan solusi bagi para pedagang untuk kembali berjualan. Namun, tak seperti yang diharapkan, pedagang tak kunjung mendapat kepastian.
“Jangan sampai setelah digusur dan diusir mereka tidak bisa berdagang lagi, jadi dari Hearing ini kami mintak penjelasan dari Pemerintah Kota Bengkulu, kalau ada uang kerohiman untuk mereka tolong dikomunikasikan cepat kepada mereka, kemudian di suatu hati ada revitalisasi mereka yang di gusur bisa berdagang di sana lagi,” tambahnya.
“Semenjak terjadi penggusuran banyak dari mereka itu yang terlantar, ada yang mengungsi, numpang sama warga, dan ada yang sama anaknya, sedihlah melihat mereka. Jangan sampai kami melakukan Demo nanti karena tidak ada tanggapan dari mereka,” terangnya.
Dalam hearing bersama DPRD komisi II, turut hadir perwakilan Dinas Perhubungan sebagai pihak yang bersangkutan dalam penggusuran lokasi tersebut.
“Saya sangat menyayangkan ya kepada dishub ini, semua apa yang ditanya tidak tahu, terus selama ini kemana, mereka digusur kita tanya setelah itu mau dibuat apa kok malah kalian tidak tahu, kalian kan digaji oleh negara melayani masyarakat juga, kok ini permasalahan banyak tidak tahu,” luap emosi Marliadi.
“Kita sudah mendengarkan ya apa menjadi keluh kesah mereka, tadi juga ada perwakilan Dishub dan kita selaku anggota DPRD mendukung apa yang menjadi program pemerintah, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan juga terkait ketergantungan hidup masyarakat, apalagi masyarakat miskin, dari tuntutan mereka tadi sebagai mana pemerintah bisa mengganti apa yang sudah menjadi milik mereka dan pemerintah sangat disayangkan belum ada solusi terkait dari persoalan ini, kedepanya kita akan memfasilitasi permasalahan ini," tutup Marliadi.
(R25)
