Skip to main content
Musrenbang RKPD 2027 Kabupaten Seluma: Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas

Musrenbang RKPD 2027 Kabupaten Seluma: Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas

Seluma, Rakjat.com - Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat kabupaten.

 Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional sesuai amanah peraturan perundang-undangan.

Wakil Bupati Seluma, Gustianto, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan dari tingkat bawah hingga pusat.

"Musrenbang ini amanah undang-undang yang kita laksanakan. Semua kita jalankan sesuai regulasi dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD, untuk memastikan sinergi pembangunan antara daerah dan provinsi," ujarnya. Wabup. Selasa  (31/03/2026).

Menurut Gustianto, salah satu fokus utama pembangunan di Kabupaten Seluma adalah infrastruktur jalan yang dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian masyarakat.

"Kita memprioritaskan pembangunan jalan karena ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa titik yang memang sangat diharapkan masyarakat untuk segera diperbaiki," jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Srie Rezeki, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam mendorong percepatan pembangunan. Namun, ia juga mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan.

"Kondisi keuangan kita memang tidak baik-baik saja, sehingga masyarakat juga perlu memahami. Namun kita tetap optimis dan terus berjuang melalui berbagai sumber pendanaan, seperti dana pusat," ungkapnya.

Srie Rezeki menyebutkan, pada tahun 2026 alokasi anggaran untuk pembangunan di wilayah tersebut mencapai sekitar Rp60 miliar. Angka ini menurun drastis dari tahun sebelumnya yang sempat menyentuh Rp120 miliar akibat penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat.

Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga mulai mendorong pengembangan sektor lain yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat. "Ke depan kita juga akan fokus ke sektor perikanan, selain tetap mempertahankan prioritas di pertanian dan perkebunan," tutupnya.

Daerah