Gubernur Bengkulu Temui Menteri PKP, Dorong Percepatan Program Perumahan untuk Masyarakat Kecil
JAKARTA,Rakjat.com – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan bertemu langsung Menteri PKP Maruarar Sirait di Wisma Mandiri II Lantai 21, Jakarta Pusat, Senin (26/1).
Pertemuan tersebut bertujuan mendorong percepatan dan pemerataan program perumahan di Provinsi Bengkulu agar lebih berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Gubernur Helmi Hasan menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap Bengkulu, khususnya di sektor perumahan.
Helmi Hasan menegaskan Bengkulu memiliki peran besar dalam sejarah bangsa Indonesia, namun kerap belum mendapatkan porsi perhatian yang sepadan dalam berbagai program pembangunan nasional.
“Bengkulu ini provinsi yang paling berjasa bagi Indonesia. Tidak akan ada Indonesia tanpa Bengkulu, karena putri penjahit bendera Merah Putih adalah putri asli Bengkulu. Namun faktanya, Bengkulu kerap dilupakan dalam berbagai program pemerintah,” tegas Helmi Hasan.
Melalui pertemuan tersebut, Helmi Hasan berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah pusat semakin kuat, sehingga program perumahan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Ia juga berharap Kementerian PKP dapat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan perumahan di Bengkulu dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan.
“Kami ingin Bapak Menteri datang langsung ke Bengkulu untuk melihat kondisi riil di lapangan dan menentukan program perumahan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik kunjungan Gubernur Bengkulu dan memastikan pihaknya telah menjadwalkan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat.
“Sebagai tindak lanjut, kami akan berkunjung ke Bengkulu untuk melihat langsung pelaksanaan program perumahan, mulai dari bedah rumah, program KUR perumahan, hingga meninjau rumah subsidi yang telah dibangun,” kata Maruarar.
Menteri PKP juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat dan mempermudah skema pembiayaan rumah subsidi guna melindungi masyarakat dari praktik rentenir.
“Negara harus hadir memberikan solusi nyata. Pembiayaan rumah subsidi harus mudah, cepat, dan tidak memberi ruang bagi rentenir yang selama ini membebani rakyat kecil,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, jajaran Eselon I Kementerian PKP, Ketua BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, serta Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo.
