BENGKULU,Rakjat.com – Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, meminta seluruh kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk terus berinovasi dan berkreativitas dalam bekerja, bukan justru mengeluh dalam menjalankan tugas.

Hal tersebut disampaikan Dedy saat memberikan arahan kepada jajaran kepala dinas, khususnya Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Ia menegaskan bahwa sebagai pejabat publik, sudah seharusnya memberikan solusi dan terobosan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bengkulu,Rakjat.com – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat resmi menolak gugatan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, terhadap Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: B-798/DPD/Golkar/X/2025 tentang persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu sisa masa jabatan 2024–2029.

Berdasarkan pantauan media ini di laman resmi PN Jakarta Barat, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Rabu (21/1). Perkara tersebut teregister dengan Nomor: 1211/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN Jkt.Brt, setelah melalui rangkaian persidangan yang cukup panjang.

BENGKULU,Rakjat.com – Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menghadiri acara syukuran atas pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang II personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Bengkulu, Rabu.

Asahan, Rakjat.com – Pemerintah Kabupaten Asahan secara resmi menyerahkan sertifikat tanah hibah seluas 94.030 meter persegi untuk pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kabupaten Asahan.

 Penyerahan dilakukan di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, di atas lahan eks BSP, sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung penguatan pendidikan menengah unggulan berbasis keislaman.

Jakarta,Rakjat.com – Pengadilan Negeri Jakarta Barat resmi menolak gugatan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, terhadap Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: B-798/DPD/Golkar/X/2025 tentang persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu sisa masa jabatan 2024–2029.

Bengkulu, Rakjat.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bengkulu bergerak cepat menindaklanjuti arahan Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, untuk melakukan pembenahan infrastruktur pasar.

Pada Rabu (21/1/2026), tim DPUPR Kota Bengkulu bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) melakukan peninjauan serta pengukuran di kawasan Pasar Panorama. Kegiatan ini menjadi tahap awal perencanaan pembangunan akses jalan dan pelataran trotoar di sekitar gerbang masuk pasar.

Bengkulu, Rakjat.com – Pemerintah Kota Bengkulu secara resmi memutuskan tidak menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bengkulu pada awal tahun 2026.

Keputusan tersebut diambil untuk memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan optimal tanpa hambatan. Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, menegaskan bahwa struktur birokrasi di Kota Bengkulu saat ini masih sangat bergantung pada kehadiran fisik ASN, khususnya tenaga teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

BENGKULU, Rakjat.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Bengkulu, Alex Periansyah, memberikan peringatan keras kepada seluruh pedagang yang menempati fasilitas pasar milik pemerintah daerah agar tidak melakukan pemindahtanganan kios maupun los pasar kepada pihak lain.

Alex menegaskan, kios dan los pasar yang digunakan pedagang merupakan aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) dan tidak boleh dipindahtangankan dalam bentuk apa pun, baik disewakan kembali maupun diperjualbelikan.

BENGKULU,Rakjat.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sepang, Selasa (21/1/2026).

Dalam sidak tersebut, Teuku Zulkarnain didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Sri Rejeki, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta sejumlah staf terkait.

Asahan, Rakjat.com – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana banjir dan longsor sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan, pendanaan, dan pelaksanaan pemulihan pascabencana. 

Rapat ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan guna memastikan pemulihan berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan, terutama pada pemulihan layanan dasar serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.