Skip to main content
Drs Azhar Marwan MSi

Azwar Marwan : Tokoh Agama dan Tokoh Politik harus jadi Penengah, Bukan Saling Membenturkan Kepala Daerah

Bengkulu, Rakjat.com - Menyikapi Polemik Pemberitaan yang Baru Terjadi yang diterbitkan media center Pemkot Bengkulu bahwa Wakil walikota diperlakukan tak lazim,  Pengamat Politik dari Universitas Bengkulu (UNIB) Drs Azhar Marwan MSi angkat Bicara, Rabu (7/4).

Untuk diketahui Hari ini Rabu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Penandatanganan Implementasi Pencegahan Korupsi kepada Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu. Tak hanya kepada pemda, supervisi pencegahan korupsi juga dilakukan kepada DPRD.

Seperti diketahui, Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Bengkulu dihadiri pimpinan KPK Alexander Marwata.

Berdasarkan data capaian kinerja program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Pemerintah Provinsi Bengkulu dari Monitoring Center for Prevention (MCP) berada diurutan pertama dengan poin 83.33 disusul pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah 83.17 dan pemerintah Kota Bengkulu 76.04. 

Alexander Marwata mengatajan, 80 % perkara korupsi di daerah terkait pengadaan barang dan jasa. Perkara yang ditangani KPK sebagian besar merupakan penyuapan. Kalau digali lebih dalam itu menyangkut pengadaan barang dan jasa serta perizinan.  

Berdasarkan hal tersebut dikatakannya, KPK mencoba  mendorong perbaikan dalam tata kelola pemerintahan di beberapa area. Diantaranya Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.  

“Kami mendorong pemda memperbaiki sektor pengendalian internalnya untuk penguatan menutup peluang terjadinya korupsi, penyelewengan di dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa, perizinan dan seterusnya," demikian Alex.

Pengamat Politik dari Universitas Bengkulu (UNIB) Drs Azhar Marwan MSi mengatakan Untuk terkait Pemberitaan Polemik Penandatanganan Implementasi Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan oleh KPK, Seharusnya disinilah Tugas para Tokoh Politik, Tokoh Agama dan pengamat mendudukkan sebuah persoalan pada substansinya.

"Disinilah tugas para tokoh politik, tokoh agama, para pengamat hendaknya mendudukkan sebuah persoalan pada substansinya,"Ujarnya.

Lanjut, Kita Ketahui acara Tersebut adalah acara KPK bukan Pemprov, tentu hal ini KPK pastinya mempunyai Protap sendiri dan pasti sudah disampaikan kepada masing-masing kepala daerah untuk dihadiri atau tidak diwakilkan, karena acara ini penting, Kata Azwar Marwan.

"Bahwa acara itu adalah acara KPK bukan acara Pemprov, kalau saya baca dan ikuti alur ceritanya. Tentu dalam hal ini KPK punya protap sendiri, dan pasti sudah disampaikan  kepada masing² Kepala Daerah untuk dihadiri atau tidak berwakil, karena acara ini penting,"Imbunya Drs Azwar Marwan.

Masih Azwar Marwan menambahkan makanya disini semua Orang yang tidak tahu kejadian secara langsung atau alur ceritanya sebaiknya jangan dulu berkomentar, apalagi nuansa bahasa yang dibangun seakan ingin membenturkan antara Gubernur dan Walikota, hal tersebut tambah tidak memberikan literasi kepada Publik.

"Makanya semua orang yang tidak tahu persis alur ceritanya, sebaiknya jangan dulu berkomentar, apalagi nuansa bahasa yang dibangun seakan ingin membenturkan antara Gubernur dan Walikota, hal tersebut tambah tidak memberikan literasi kepada publik,"Masih Kata Azwar Marwan.

Seharunya semua pihak berupaya untuk meluruskan peristiwa ini pada duduk persoalanny serta substansi dari acara tersebut yaitu Penandatanganan Komitmen Kepala Daerah dengan KPK. Disini seharunya Kepala Daerah yang tidak bisa hadir meminta maaf kepada KPK serta menyampaikan alasan tentang kenapa tidak bisa Hadir, Masih kata Drs Azhar Marwan.

"Seharusnya semua pihak berupaya untuk meluruskan peristiwa ini pada duduk persoalannya  serta substansi dari acara tersebut yaitu penandatanganan komitmen kepala daerah dengan KPK. Kepala daerah yang tidak bisa hadir seharusnya minta maaf kepada KPK serta menyampaikan alasan tentang ketidakhadiran beliau," masih kata Azwar Marwan.

Terakhir, Badan Publik serta media seharunya di era keterbukaan Informasi Publik sekarang ini, ikut memberikan informasi yang tepat dan akurat. Agar Informasi yang diterima oleh Publik tidak liar kemana-mana, Akhirnya muncul berita sensasi dan Pembentukan Opini yang tidak Produktif, Tutupnya Drs Azhar Marwan.

"Badan publik serta media seharusnya di era keterbukaan informasi publik sekarang ini, ikut memberikan informasi yang tepat dan akurat. Agar informasi yang diterima oleh publik tidak menjadi liar kemana_mana, akhirnya muncul berita sensasi dan pembentukan opini yang tidak produktif,"Tutupnya.

Daerah