Sidak ke PLTU Teluk Sepang, Waka DPRD Bengkulu Minta Data Tenaga Kerja Asing Dibuka
BENGKULU,Rakjat.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sepang, Selasa (21/1/2026).
Dalam sidak tersebut, Teuku Zulkarnain didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Sri Rejeki, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta sejumlah staf terkait.
Teuku Zulkarnain menegaskan agar pihak PLTU Teluk Sepang bersikap terbuka dan transparan terkait data jumlah tenaga kerja, baik tenaga kerja asing (TKA) maupun tenaga kerja lokal.
“PLTU harus terbuka terkait jumlah tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal,” ujar Teuku Zulkarnain di sela-sela sidak.
Ia mengungkapkan, DPRD Provinsi Bengkulu menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan tenaga kerja asing di PLTU Teluk Sepang yang menggunakan KTP dari luar daerah, seperti Provinsi Jambi. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat tenaga kerja asing tercatat sebagai tenaga kerja dalam negeri.
“Jika tenaga kerja asing menggunakan atau ber-KTP Jambi, maka secara administrasi mereka tercatat sebagai tenaga kerja dalam negeri. Padahal tenaga kerja asing memiliki kewajiban retribusi sesuai Perda,” jelasnya.
Menurut Teuku, transparansi data tenaga kerja sangat penting untuk mencegah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi tenaga kerja asing.
“Nanti kita minta Dinas Ketenagakerjaan untuk benar-benar melakukan pengecekan terhadap tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal yang ada di PLTU. Tujuannya agar tidak terjadi kebocoran PAD dari retribusi tenaga kerja asing,” tegas Teuku Zulkarnain.
DPRD Provinsi Bengkulu berharap sidak ini menjadi langkah awal dalam penertiban administrasi ketenagakerjaan serta memastikan seluruh kewajiban perusahaan terhadap daerah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
